peraturan daerah. ”. peraturan daerah

Abstrak | Selengkapnya. Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatPeraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang. Peraturan. Rancangan Peraturan Bupati yang selanjutnya disingkat Raperbup adalah Raperbup Bupati Batang. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH. bahwa dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 telah ditetapkan pengaturan tentang Retribusi Daerah; b. . Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya Undang-Undang. Ketentuan angka 2 Pasal 1 diubah, dan di antara angka 53 dan angka 54 disisipkan 5 (lima) angka. pdf. Peraturan daerah untuk tiap daerah tidak sama, karena disesuaikan dengan kondisi daerah masingmasing. Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR, Menimbang : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus. TENTANG. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Untuk mengetahui keberlakuan suatu peraturan daerah, ada beberapa metode yang dapat dilakukan. 1. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik. Mengubah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; 16 Hlm; Tutup. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang- undangan peraturan daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Langkat. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa. Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penjabaran Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun. Status. U. 5) Peraturan Daerah tentang Organisasi dan. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Dilihat 30 kali. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2023. Dijabarkan dalam Bab mengenai Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20185. Agar pembentukan perda lebih terarah dan terkoordinasi, secara formal telah ditetapkan serangkaian proses yang harus dilalui. Merumuskan Norma Hukum secara Baik 66PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BANDAR LAMPUNG, Menimbang : a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH *) Oleh: Drs. Gubernur. TENTANG DATABASE PERATURAN. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2022. peraturan daerah provinsi kalimantan barat nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2005 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi kalimantan barat : 2: 2014: berlaku: 20: 88:Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2022. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945, UU Nomor 11 Tahun 1950, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 27 Tahun 2014, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri. 8. (2) Selama peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini belum diterbitkan, maka peraturan pelaksanaan yang ada masih tetap berlaku, kecuali ketentuan mengenai tarif pajak progresifberlaku sesuai Peraturan Daerah ini. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 138); diubah sebagai berikut : 1. Sementara secara teknis diatur lebih lanjut dalam peraturan. 3. '-- Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan kesehatan masyarakat pada area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang, dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan. ABSTRAK: CATATAN:. Perda No. Merubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab Karimun-11; Tutup. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Mendeskripsikan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kesenian dan Kebudayaan Kota Bekasi. 10 Jl. 10 hlm; Tutup. KEMENDAGRI. Melalui aplikasi ePerda ini, diharapkan dapat lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja, karena segala prosesnya berbasis digital. 2. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2016. 2017/NO. bahwa pembentukan dan penetapan susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sebagai implementasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Badan Layanan Umum Daerah. RAD PD perencanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; evaluasi terhadap pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang. DETAIL. b. Materi Pokok: Dilakukan perubahan pada beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan berdasarkan pada RIPPARDA, yang memuat visi, misi, tujuan,. Mengingat : 1. go. Menurut Soemitro, metode mengandung aspek-aspek antara lain tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan, bahan dan alat serta cara yang. 2 Minggu lalu. PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang : a. TENTANG DATABASE PERATURAN. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan. (Analisis Urgensi, Aspek Pengaturan, dan Permasalahan) [1] Kinerja di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan (PUU) dalam 10 tahun terakhir ini telah memperlihatkan peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. 30 Agustus. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang dan kebijakan penataan ruang nasional, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru; d. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2021. Dokumen Abstrak. TENTANG DATABASE PERATURAN. . 4. Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: T. 2022. Terbaru. Pencabutan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi. Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2006 tentang pembentukan desa cemaga utara, desa cemaga selatan, desa sebadai hulu dan desa batu gajah kecamatan bunguran timur. 2. TENTANG DATABASE PERATURAN. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2020. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah;. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum. TENTANG DATABASE PERATURAN. Perda No. PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SURABAYA, Menimbang : a. 2022. Tipe Dokumen. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 13 November 2019 GUBERNUR MALUKU, ttd MURAD ISMAIL Diundangkan di. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain; dan j. TENTANG DATABASE PERATURAN. Peraturan Walikota yang. Didownload. Merumuskan Norma Hukum secara Baik 66Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - Kumpulan Peraturan Pusat dan Daerah yang ada di Indonesia KOMPAS. Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - Kumpulan Peraturan Pusat. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2021. com. Bila dalam Undang-undang. Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan; d. Diunduh 0 kali. Ketentuan Pasal 8 diubah 4. 4 Tahun 2023. 16. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan. 17. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugasABSTRAK: bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,. JDIH Jawa Tengah adalah website resmi pemerintah Jawa Tengah yang menyediakan informasi terkini dan terverifikasi mengenai peraturan daerah serta dokumen hukum yang berlaku. UU No. 2652 kali . Definisi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 UU 12/2011 yaitu: “Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. ABSTRAK: bahwa dalam rangka mengarahkan pemanfaatan ruang di Kota Bogor secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan serta. peraturan kepala daerah. rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dengan muatannya dalam Lembaran Daerah. • Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Sementara secara teknis diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lainnya. 2023. 11. (3) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana 2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan di Kota Bandung Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Sumber Daya Kesehatan Di Kota Bandung Peraturan Daerah Kota. ABSTRAK: a. 26. Dalam rilis yang diterima hukumonline, Rozaq. 35 Tahun 2007, UU No. 000. 2. SULAWESI SELATAN Jl. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. 50; Tutup. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. 8. Senin (31/05/2021) Tim Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2022. Pasal 18 dihapus. Statistik. Peraturan daerah dibuat. Mencabut. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat. Kewenangan daerah dalam membentuk peraturan daerah, tertulis dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. bahwa Pemerintah Daerah sebagai agen pelayanan publik senantiasa berusaha meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan. Peraturan daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. 126 tahun 2023. Menurut UU No. 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANDUNG, Menimbang : a. 2004 tentang . 18, LN. Kuningan Mulia Kav. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8 tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) 2. PERMENDAGRI No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2015 oleh Mendagri Tjahjo Kumolo. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Seri D). Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun. mencabut . 20. 40/DPR Tahun 1953 tanggal 22 April 1953 tentang Retribusi untuk mempergunakan tempat penjualan di halaman Pasar, bedak-bedak, toko-toko, los-los pasar, tempat-tempat pemberhentian kendaraan dengan loket-loket dan buffet serta tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004. Secara eksplisit Pasal 1 ayat 7 ini menegaskan bahwa DPRD adalah lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membentuk Perda. Penomoran adalah proses pencantuman nomor di bukuPERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI. Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar peraturan,. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas. Peraturan Daerah Provinsi.